Belakangan ini pemerintah setempat mulai marak menggalakan pembersihan massal..
Kenapa??
Ramai diberitakan penghargaan adipura akan segera diberikan..nah oleh karena itu pemerintah setempat marak menggalakan pembersihan massal..
Yang dibersihkan BENAR-BENAR massal..
Bukan hanya membersihkan lingkungan dari sampah2 tapi juga dari para PKL (Pedagang Kaki Lima)..
Yang menjadi sorotan adalah bagaimana mereka DITERTIBKAN (bahasa TV sih ‘ditertibkan’ tapi bahasa saya ‘dirampok hak asasinya di siang bolong tanpa nilai2 prikemanusiaan’).
Mereka ditarik, diseret, dan barang jualan mereka disita langsung oleh para petugas pembersihan..
Sangat sulit untuk menggambarkan dengan kata2 keadaan di lapangan saat mereka dengan tak berdaya dizolimi oleh pihak2 yang mengatakan bekerja untuk hukum..
Yang ingin saya tekankan adalah setimpalkah penghargaan adipura itu dengan penderitaan mereka2 yang terkena gusuran??
Sebegitu pentingkah pengakuan itu sehingga mengabaikan nasib masyarakat kecil??
Saya ingin tahu bagaimana respon dari para pejabat2 bila dia yang berada di posisi orang yang tergusur..
Apa yang akan anda lakukan bapak-bapak???????????????
Seharusnya para pejabat ini berpikir mengapa sampai banyak pedagang kaki lima di daerah tersebut..??
Siapa sih yang mau jadi pedagang kaki lima??
Berjualan di pinggir jalan, kepanasan, kehausan, digusur pula..
Seharusnya pejabat berpikir, apakah yang menyebabkan adanya pedagang kaki lima di pinggir jalan??
Bila mereka mempunyai pekerjaan yang lebih baik dan kehidupan yang sedikit lebih layak saya yakin mereka juga ga mau jadi seorang pedagang kaki lima..
Jadi buat para pejabat yang hobinya suka menggusur lahan orang untuk mencari uang, jangan hanya terus bisa menggusur tapi juga carikan pekerjaan yang layak untuk mereka agar tidak ada lagi pedagang kaki lima di masa yang akan datang.
Piss.. ^^V
4 komentar:
jadi,hanya untuk piala adipura ya ? sungguh t e r l a l u . .
Serba dilematis emang ya.. satu sisi para petugas itu melaksanakan perda.. kalau Perda tak dilaksanakan ya salah menurut hukum.. sementara perda kan dibuat oleh yang terhormat para wakil rakyat alias anggota DPR diberbagai tingkatan.. jadi siapa yang yg salah tuh ???
Antara pelaturan dan kenyataan dilapangan kadang berbeda ya.. dan kalau dilihat dari sisi hukum yg salah siapa tuh..
wahhh.. emang sedih sihh gan. tapi mau gimana lagi.. wong g ada lapaknya yg disediain
Posting Komentar